Rakor EPRA se-Sulut Digelar di Hotel Peninsula

0
39
Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE saat mebawakan sambutan pada Rapat EPRA se-Provinsi Sulut.

MANADO– Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di ballroom Hotel Sintesa Peninsula Manado, Senin (22/10/2018) pagi.Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat EPRA Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw didampingi Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE membuka kegiatan yang diikuti pemerintah pada 15 kabupaten/kota se-Sulut ini.

Wawali Mor Bastiaan dalam sambutannya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang mempercayakan Kota Manado sebagai tuan rumah.

“Sebuah kehormatan bagi kami pemerintah Kota Manado, yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara ini,” Wawali Mor Bastiaan.

Lanjut dikatakan Wawali Mor, Pemkot Manado secara rutin menggelar Rakor EPRA. Dimana, dalam rapat tersebut menggali informasi dari setiap Perangkat Daerah terkait serapan anggaran.

“Pemkot Manado sendiri secara rutin menggelar rapat EPRA untuk mengetahui tingkat serapan realisasi anggaran dengan target perencanaan yang telah ditentukan, sekaligus mencari solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi,” jelas Wawali Mor Bastiaan. Menurutnya, dalam Rakor tersebut, instansi yang memiliki nilai tertinggi diberikan kesempatan untuk memaparkan serta memberikan kiat-kiat yang dilakukan sehingga serapan anggaran dinilai paling tinggi dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya.

Sementara, Wagub Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan target Gubernur Sulut pada tahun 2019, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semua kabupaten/kota di Sulut tahun 2018, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Pak Gubernur Sulut telah menargetkan bahwa pada tahun 2019 nanti, diupayakan 15 kabupaten/kota se-Sulut harus mendapat WTP, karena opini ini mempengaruhi keuangan Daerah. Jangan sampai ada temuan yang akan mempengaruhi opini publik,” tukasnya.

(Buds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here