BKKBN Sulut: Keluarga Berencana adalah Hak Asasi Manusia

0
62
Plt Kepala BKKBN Sulut Drs Joppi Kalesaran membuka seminar kependudukan dunia di Hotel Gran Puri Manado, Rabu (3/10/2018).

MANADO — Seminar Hari Kependudukan Dunia menjadi momentum bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), untuk memaksimalkan keluarga berencana sebagai hak asasi manusia (Family Planning as Human Right).

IMG-20181003-WA0005-400x400

Menurut data lembaga kependudukan PBB, yaitu UNFPA, populasi dunia saat ini mencapai hampir 7,6 milyar. Akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050 dan 11,2 miliar pada tahun 2100.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Drs Joppi Kalesaran mengatakan, Indonesia saat ini telah memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi.

Dan merupakan hasil dari upaya menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Jika dimanfaatkan secara optimal, bonus demografi dapat memacu pertumbuhan ekonomi sehingga bakal meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tapi sebaliknya, akan berdampak bencana kependudukan bila tidak dapat dikelola maksimal,” imbuh Kalesaran.

Lanjutnya, Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, semakin jelas menunjukkan bahwa pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat.

Saat ini hampir mencapai 262 juta, dan rata-rata laju pertumbuhan 1,43 persen. Populasi penduduk Indonesia bisa menembus 321 juta jiwa di tahun 2045, dan penduduk Indonesia akan semakin terkonsentrasi di perkotaan dengan angka 63,1 persen dari jumlah populasi.

Populasi penduduk Indonesia bisa menembus 321 juta jiwa di tahun 2045, dan penduduk Indonesia akan semakin terkonsentrasi di perkotaan dengan angka 63,1 persen dari jumlah populasi.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Drs Albert Baginda, selain Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulut yang menjadi narasumber dengan materi ‘Strategi Pelaksanaan Program KB Berbasis Hak untuk Percepatan Akses Terhadap Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Terintegrasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan’, ada juga pemateri lain.

Yaitu, Ketua Fapsedu Pdt Nico Gara STh dengan materi meningkatkan ketahanan keluarga, dan Ketua Koalisi Kependudukan Dr Philip Regar dengan materi Sulut menghadapi periode emas tahun 2035. Dimoderatori Ketua Yayasan Pelayanan Kasih Elimitra Sulut Dra Mieke Sangian MSi.

“Peserta terdiri dari perwakilan instansi/lembaga tingkat provinsi, perwakilan OPD KB kabupaten/kota, mitra kerja, dan Forum Generasi Berencana,” tandas Baginda, didampingi Kasubid Pendidikan Kependudukan Agustien Mamahit SE MSi.

(Harry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here