Rakor KPU Provinsi Sulut Dengan Instansi Terkait

Bahas Syarat Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2019

0
123
Rapat kordinasi KPU Provinsi Sulut bersama instansi terkait dalam rangka pencalonan anggota DPD Dapil Sulut, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Dalam Pemilu 2019.

MANADO– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Utara melaksanakan Rapat kordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pencalonan anggota DPD Dapil Sulut, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Dalam Pemilu Tahun 2019, Selasa (2/7/2018) sore bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulut, Jalan Dipenogoro Kecamatan Wenang.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU Sulut mengundang beberapa instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, RSUP Prof Kandow, BNN Sulut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polda Sulut, Pengadilan Tinggi Sulut, Bawaslu, Disdukcapil Provinsi Sulut dan media massa, serta membahas soal seputaran persyaratan calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kbupaten/Kota, serta mekanisme syarat calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait persoalan terpidana.

Menurut anggota KPU Sulut Yessy Momongan, S.Th M.Si yang juga adalah Koordinator Divisi Teknis KPU Sulut, rakor bersama instansi terkait sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi serta bisa memberi masukan ke pihak KPU Sulut terkait pemenuhan persyaratan calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Ada beberapa hal yang harus diperjelas terkait pemenuhan persyaratan calon anggota DPD, DPR, DPRD. Kami juga meminta berbagai masukan dari instansi terkait agar bisa mendapatkan informasi yang jelas untuk nantinya akan disampaikan kepada bakal calon melalui Partai Politik masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Dan itu harus dibahas bersama dengan instansi terkait terutama soal  Peraturan KPU (PKPU) no 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019,” jelas Momongan.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rakor ini seperti kepemilikan KTP elektronik, legalisir ijazah, Surat Keterangan dari Kepolisian, Surat Keterangan dar Kepala Lapas, Surat Putusan Pengadilan, serta beberapa hal teknis terkait syarat pencalonan.

Untuk dketahui, PKPU no 20 Tahun 2018 ini yang akan menjadi pedoman KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

(Budi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here