Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut Hasilkan Beberapa Rekomendasi

0
94
Rapat Paripurna istimewa membahas LKPJ Gubernur Provinsi Sulut.

MANADO– Sidang Paripurna istimewa pembahasan ketetapan serta rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengenai Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut 2017 dipimpin oleh ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw, Jumat (27/4/2018) di ruang Rapat Paripurna kantor Dewan Provinsi Sulut.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri sidang paripurna istimewa didampingi Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou dan para kepala SKPD.

Hasil rapat Paripurna menetapkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi utara diantaranya di bidang  Pendidikan, Pertambangan, Kehutanan dan lingkungan hidup.

Terkait perjanjian Pemprov Sulut dengan PT Aero Wisata, Pansus merekomendasikan untuk dapat ditinjau kembali dan meminta agar membentuk tim panitia untuk mendorong pihak eksekutif dan legislatif khusus terkait perjanjian ini.

Pansus juga memberi apresiasi pengelolaan keuangan  Pendapatan Asli daerah (PAD) yang pencapaiannya melebihi target yakni 122 persen.

Untuk mendukung pencapaian supaya memenuhi target Pansus juga memberikan beberapa catatan, diantaranya:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyederhanakan sistem regulasi dan prosedur pelayanan.

2. Meningkatkan pendapatan yang bersumber dari hasil perusahan milik daerah, retribusi daerah dan retribusi dari perusahan swasta (taxi online) serta hasil pengolahan kekayaan daerah, bukan hanya didominan dari pajak daerah saja.

3. Mendorong kinerja perangkat daerah yang berpotensi menciptakan pendapatan asli daerah untuk selalu melakukan inovasi.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak  dari alat-alat berat oleh perusahan-perusahan yang beroperasi di Sulut.

Untuk pengelolaan belanja daerah, Pansus memberi catatan  supaya mengedepankan prinsip keadilan proporsional dan pemerataan anggaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi dalam rangka pemberantasan kemiskinan, serta pemberantasan subsidi pemerintah yang lebih tepat sasaran untuk lebih mengutamakan belanja bantuan sosial yang dapat meringankan masyarakat miskin.

Urusan sentralisasi khusus pendidikan pansus merekomendasikan untuk :

1. Berkoordinasi dan mencari solusi kepada PLN karena sering terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan kerusakan pada alat-alat sekolah (komputer/laptop) yang digunakan untuk UNBK.

2.Pemberian beasiswa secara merata di kabupaten/kota.

3.Pemberian gaji tenaga harian guru tepat waktu.

Dalam bidang kesehatan Pansus merekomendasikan:

1. Melakukan pemerataan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) diseluruh kabupaten/kota, dan bantuan alat kesehatan serta memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta memberikan tambahan tunjangan bagi yang bertugas di daerah terpencil.

2. Pelayan pasien di RS yang masih banyak dikeluhkan dan perhatian kepada program prioritas pemerintah, yaitu pasien BPJS yang masih ditagihkan biaya pembelian obat yang sebenarnya sudah merupakan tanggung jawab  BPJS.

Dalam hal Lingkungan hidup, pansus merekomendasikan melakukan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk tegas dalam mengeluarkan dan tidak mengeluarkan ijin kegiatan usaha yang mencemarkan dan merusak lingkungan, serta melakukan tindakan tegas kepada pengusaha pertambangan yang merusak lingkungan hidup. Pansus harus menindak tegas galian C di Warembungan, Tinoor, Amurang dan Tateli yang secara nyata menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir dan tanah longsor.

Untuk pekerjaan umum, pansus merekomendasikan :

1. Menyelesaikan pembebasan lahan untuk jalan tol.

2. Perbaikan jalan dan jembatan Popontolen-Tanawangko, Jalan Amurang, Tombatu, Ratahan, Tondano, Airmadidi, dan perbaikan Jalan Tomohon-Tonndano serta pembebasan ruas jalan Manado-Tomohon yang sudah direncanakan dari tahun ke tahun namun belum terealisasi sampai saat ini.

3. Meningkatkan alokasi anggaran pemeliharaan insfratuktur.

4. Pembangunan jalan baru.

Hadir dalam rapat paripurna ini, seluruh anggota DPRD Provinsi sulut, Sekertaris daerah, kepala BNN, Forum pengawas serta kepala perwakilan OJK.

(Debby)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here