Stop Polemikan APBD TA 2018. Janis: Perda APBD Produk DPRD Juga

0
78
Ketua LSM Lapek H Asiz Janis.

TAHUNA -Mencuatnya polemik terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018 yang dinilai cacat hukum, dan diibaratkan menjadi bola liar di depan gawang, dipastikan akan berimbas pada masyarakat Sangihe secara umum. Alasan apapun APBD Sangihe TA 2018 secara resmi telah disetujui bersama dalam rapat Paripurna DPRD Sangihe dan sudah sah digunakan oleh semua elemen masyarakat di Sangihe.

Menyikapi hal ini,  Ketua LSM Lapek H Asiz Janis angkat bicara. Ditemui SulutAktual.com Janis menyatakan polemik APBD Sangihe TA 2018 yang mencuat tidak lebih dari sebuah intrik politik untuk mencari panggung.

“Ribut sana ribut sini bahkan bermuara laporan ke penegak hukum ibarat meludah ke atas dan jatuh ke wajah sendiri,” tegas Janis.

Lebih lanjut Janis menyatakan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2018 juga merupakan produk DPRD.

“Kalau ada anggota DPRD Sangihe yang justru mempolemikkan hal ini sama artinya mengobok-obok lembaga sendiri. Karena Perda APBD TA 2018 ditetapkan bersama dalam Sidang Paripurna DPRD dan sah secara hukum,” jelasnya kembali.

Disisi lain, Janis menyatakan kalau memang APBD TA 2018 bermasalah dan dinilai cacat hukum harusnya sejak pembahasannya sudah dilakukan kajian dalam dan dituntaskan dalam pembahasan RAPBD medio akhir TA 2017 lalu sebelum ditetapkan.  “Ingat saat ini sudah memasuki bulan keempat, artinya anggaran APBD 2018 telah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sangihe termasuk anggota DPRD yang ada. Sehingga sangatlah tidak mungkin kalau APBD TA 2018 itu cacat hukum. Intinya semua masyarakat Sangihe telah menikmati APBD 2018”, imbuh Janis yang salut terhadap berbagai kritikan elemen masyarakat Sangihe dalam mengontrol pemerintahan Gaghana-Hontong untuk kepentingan masyarakat sendiri.

(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here