Rapat Pemkot Manado-Balai Sungai: Lahan DAS Tondano Segera Dibebaskan Keseluruhan

0
73
Rapat bersama Penkot Manado dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

MANADO– Pembangunan revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano masih menemui kendala. Pembangunannya terkendala karena masih banyak lahan yang belum dibebaskan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemkot Manado dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS l) melakukan rapat kordinasi  di ruang rapat Bapelitbang, Selasa (3/4/2018) kemarin.

Dalam rapat ini, Pemerintah Kota Manado meminta bangunan yang menghalangi revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano segera dibebaskan.

“Saya minta masalah pembebasan lahan segera dituntaskan. Dan jangan hanya sebagian pembebasannya,” ungkap Wakil Wali Kota Manado Mor Bastiaan SE, didampingi Kepala Bapelitbang Dr Liny Tambajong.

Menurut Mor, hal ini perlu ditegaskan ke BWSS I agar segera melakukan pembebasan lahan sehingga tak menimbulkan permasalahan nantinya.

“Proyek ini tinggal menyisakan waktu selama 6 bulan, yakni sampai 30 September 2018. Jadi saya harapkan BWSS I agar segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini, dan harus keseluruhannya. Saya tak ingin nantinya akan timbul pertanyaan, kenapa lahan lain dibebaskan, dan yang lainnya tidak? ini akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, sosialisasi yang dilakukan selama ini sudah cukup. Jadi sudah saatnya untuk mengambil langkah persuasif, yakni mengumpulkan semua pemilik lahan yang belum dibebaskan. Kemudian memberikan batas waktu.

“Kita mengambil langkah sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara, Kabag Hukum Yanti Putri SH MH menjelaskan, sebenarnya pembebasan lahan untuk pembangunan publik sudah jelas aturannya. Sehingga tidak ada halangan lagi.

Menurutnya, ini sudah sesuai dengan Undang undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Mahkamah Agung 3/2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian, ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan, untuk kepentingan umum.

Wawali Mor saat memiakor Pembahasan Keterpaduan Infrastruktur Kota Manado yang membahas Program Revitalisasi Sungai Tondano.
Wawali Mor saat memiakor Pembahasan Keterpaduan Infrastruktur Kota Manado yang membahas Program Revitalisasi Sungai Tondano.

”Jadi pada intinya disini, pembangunan bisa dilakukan meski pemilik lahan tak mau lahannya dibebaskan sesuai dengan harga yang diberikan tim appraisal. Uangnya nanti dititipkan di pengadilan untuk di ikutkan dalam sidang,” jelas Yanti.

Sementara itu, Kepala BWSS l Djidon Watania pun mengakui bahwa waktu pembangunan talud dan jalan inspeksi tinggal enam bulan.

Menurutnya, pihaknya telah menganggarkan 20 miliar. Jika tak cukup, akan ditambah 35 miliar lagi. Hal ini agar supaya lahan sepanjang 1,8 kilometer ini  diusulkan lewat APBN.

“Pembayaran pembebasan lahan dimulai dalam waktu dekat. Kami berharap bisa berjalan dengan lancar, uang diterima pemilik lahan dan tak perlu dititipkan di pengadilan,” harapnya.

Dia juga menepis anggapan di masyarakat bahwa uang pembebasan lahan sengaja diendap supaya mendapatkan bunga bank.

”Itu tidak benar. Uang pembebasan lahan dari keuangan negara langsung ditransfer ke rekening pemilik lahan. Iadi tidak benar itu,” pungkasnya.

(Budi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here