Gubernur Olly Topang Pemerintah Pusat Tangani Stunting

Sulut Tidak Masuk Daftar Daerah Rawan Stunting

0
180
Gubernur Olly (barisan belakang kedua kiri) mengikuti pembukaan Stunting Summit 2018 di Jakarta.

JAKARTA-Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menghadiri Stunting Summit 2018 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (28/3). Acara dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Gubernur Olly Dondokambey menyatakan, Pemprov Sulut mendukung program pemerintah pusat terkait penanganan masalah stunting.

Anak di Sulut harus mendapat asupan gizi cukup sehingga terhindar dari masalah gizi buruk. Semua orang tua juga diminta memperhatikan anaknya.

“Kita harus bersyukur Sulut tidak masuk dalam daftar daerah rawan stunting. Untuk itu, semua pihak harus menjaga hal tersebut,” tandas Dondokambey.

Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debie Kalalo MSc PH, kegiatan Stunting Summit 2018 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

Wapres RI Jusuf Kalla memberikan arahan dan membuka acara.
Wapres RI Jusuf Kalla memberikan arahan dan membuka acara.

Tema yang diangkat yaitu ‘Bersama Cegah Stunting. Cegah Stunting Itu Penting’. “Beberapa pemateri antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Kesehatan, dan Menteri Desa PDT,” sebut Kalalo, yang ikut mendampingi Gubernur Olly pada kegiatan tersebut.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Kondisi ini disebabkan kekurangan asupan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin hingga anak 2 tahun.

Wapres RI Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya penanganan masalah gizi buruk dan anak kerdil atau stunting secara serius oleh pemerintah.

Apalagi, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya di dunia.

“Tanpa gizi cukup, lingkungan baik, maka akan sangat membahayakan generasi muda kita,” ucap Wapres.

Karenanya, situasi tersebut jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia. Baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan.

“Indonesia termasuk daerah kritis untuk stunting. Dan telah diberikan peringatan oleh WHO bahwa Indonesia potensi stuntingnya tinggi. Karena itu masyarakat harus aktif untuk menjaga anak-anak kita,” terang Wapres.

Kementerian Bappenas menargetkan, masalah stunting menjadi prioritas nasional untuk ditangani tahun ini. Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting.

Stunting memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pada 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 28 persen.

Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Diikuti Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%).

Masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, DI Jogjakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur, dengan angka kurang dari 30 persen.

(Harry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here