Dihadiri Mewoh, Korengkeng  Pimpin Rapat Dinas Jajaran Pemkab Minahasa

0
84
Rapat Dinas Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, yang dihadiri oleh Penjabat Bupati Minahasa Drs. Royke H. Mewoh, DEA.

MINAHASA– Sekretaris Daerah Kabupaten  Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, memimpin Rapat Dinas Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, yang dihadiri oleh Penjabat Bupati Minahasa Drs. Royke H. Mewoh, DEA, di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (20/3/2018) siang.

Rapat  juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra DR. Denny Mangala, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR. S. W. Siagian, MA, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, SH, para kepala dinas serta jajaran ASN Pemkab Minahasa.

Korengkeng saat membawakan sambutannya, mengucapkan selamat datang kepada Penjabat Bupati Drs. Royke H. Mewoh, DEA yang telah ditunjuk oleh Gubernur  Sulut  Olly Dondokambey untuk menjadi Penjabat Bupati Minahasa, serta memberikan arahan agar bisa mendukung serta bekerjasama dengan Penjabat Bupati Minahasa.

“ Saya harap segenap jajaran ASN di Pemkab Minahasa agar selalu memberikan dukungan serta bisa bekerjasama dengan  Penjabat Bupati  Royke Mewoh.  Dukunglah kepemimpinannya selama beliau bertugas di Pemkab Minahasa  sampai selesai. Bekerjalah sesuai tupoksi serta selalu melapor kepada atasan jika melaksanakan kegiatan yang strategis,” tukasnya.

Sementara, Penjabat Bupati Minahasa Drs. Royke H. Mewoh, DEA dalam sambutannya meminta agar para ASN di jajaran Pemkab Minahasa untuk selalu bersinergi, baik dengan instansi vertical maupun dengan instansi di Provinsi maupun pemerintah Pusat.

“Pelaksanaan pemerintahan haruslah ada sinergitas antar sesama instasi di daerah,  agar bisa mencapai hasil yang baik. Dalam pelayanan di masyarakat, jangan dibuat sulit, seperti contoh dalam kepengurusan KTP elektronik, diusahakan semudah mungkin, jangan mempersulitnya dengan memberikan persyaratan atau aturan yang berbelit-belit. Bekerjalah sesuai tupoksi masing-masing, jangan masuk ke wilayah kerja orang lain yang pada nantinya bisa berakibat improsedural atau tak sesuai prosedur. Satu hal juga yang perlu diingat adalah  sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pun harus tetap dijaga. Jika ada hal-hal yang tidak jelas harus saling berkoordinasi agar semua dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari masalah,” pungkas Mewoh.

(eby)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here