Peserta JKN Ikut KB Ditanggung BPJS Kesehatan

0
383
Ayatullah M.F Pomalingo diwawancarai di lobi Hotel Sintesa Peninsula Manado, Rabu (14/3/2018).

MANADO-Layanan KB bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Kabar gembira ini disampaikan Ayatullah M.F Pomalingo selaku Asisten Deputi Monitoring Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Rabu (14/3/2018), usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Perwakilan BKKBN Sulut.

Ayatullah menerangkan, dalam poin kerja sama ini menyebutkan, fasilitas kesehatan (Faskes) baik itu milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun swasta, wajib mempunyai nomor registrasi resmi serta terdaftar di BKKBN.

“Tak terkecuali pelayanan KB di Puskesmas, dokter keluarga, dan klinik pratama,” sebut mantan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Ternate ini.

Kemudian, koordinasi berjenjang antara Perwakilan BKKBN Sulut, SKPD terkait, dan BPJS Kesehatan guna penggerakkan calon peserta KB ke Faskes.

Penandatanganan kerja sama antara Perwakilan BKKBN Sulut, BPJS Kesehatan Kedeputian Suluttenggomalut, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulut, di sela pembukaan Rakorda Program KKBPK Tahun 2018 Provinsi Sulut. Masing-masing ditanda tangani oleh Kaper BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc (kedua kiri), Ayatullah Pomalingo (kedua kanan), dan Ketua IDI Wilayah Sulut dr Franckie Maramis MKes PKK SpKT (paling kanan). Disaksikan Plt Kepala BKKBN RI dr Sigit Priohutomo MPH (ketiga kiri).
Penandatanganan kerja sama antara Perwakilan BKKBN Sulut, BPJS Kesehatan Kedeputian Suluttenggomalut, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulut, di sela pembukaan Rakorda Program KKBPK Tahun 2018 Provinsi Sulut. Masing-masing ditanda tangani oleh Kaper BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc (kedua kiri), Ayatullah Pomalingo (kedua kanan), dan Ketua IDI Wilayah Sulut dr Franckie Maramis MKes PKK SpKT (paling kanan). Disaksikan Plt Kepala BKKBN RI dr Sigit Priohutomo MPH (ketiga kiri).

Tentunya ditopang penyediaan dan pendistribusian materi informasi, komunikasi, dan edukasi untuk menggerakkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, dan alat kontrasepsi (Alkon) sesuai kebutuhan pelayanan KB ke seluruh Faskes. Serta register pencatatan dan pelaporan pelayanan KB bagi akseptor.

Dikatakan Ayatullah, BKKBN dan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menggiatkan sosialisasi terkait pelayanan KB dihubungkan dengan JKN.

Terkait pemantauan evaluasi pelayanan KB, diprogramkan bimbingan teknis. BPJS Kesehatan juga menyediakan data terkait jumlah peserta JKN yang merupakan akseptor KB atau pun yang mendapat pelayanan KB.

“Nantinya di setiap kesempatan, peserta JKN akan dibekali tentang mekanisme penjaminan pelayanan KB dalam JKN. Termasuk penjaminan pembiayaan pelayanan KB sesuai aturan berlaku,” pungkasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, layanan KB bagi peserta JKN mencakup:

  1. KB Tubektomi untuk perempuan, dan KB Vasektomi bagi laki-laki.
  2. Pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi. Berupa kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Nova T dan Coper T.
  3. Pemasangan dan pelepasan Alat KB spiral.
  4. KB suntik 3 bulan sekali.

(Harry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here