Unsrat Resmi Miliki ‘Pojok Kependudukan’

0
220
Dekan Fakultas Hukum Unsrat Dr Flora Kalalo SH MH (kedua kanan), Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Unsrat Drs Jeffry Paat (kedua kiri), Ketua Satuan Gugus Tugas Pendidikan Kependudukan Dr Elisabeth Winokan SH MH (paling kiri), dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Sulut Drs Albert Baginda, usai peresmian Pojok Kependudukan Unsrat di Fakultas Hukum Unsrat.

MANADO-Satuan Gugus Tugas Pendidikan Kependudukan sebagai organisasi mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunaikan salah satu tugasnya. Rabu (14/3/2018), ‘Pojok Kependudukan’ di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, diresmikan Plt Kepala BKKBN RI dr Sigit Priohutomo MPH.

Dekan Fakultas Hukum Unsrat Dr Flora Pricilla Kalalo SH MH menyambut baik dan bersyukur karena Fakultas Hukum dapat menjadi bagian penting dalam kerja sama antara BKKBN dengan Unsrat.

Menurut Kalalo, ini ditunjang adanya mata kuliah Hukum Kependudukan di Fakultas Hukum Unsrat. Serta tingginya minat mahasiswa untuk mendalami berbagai aspek terkait kependudukan.

Plt Kepala BKKBN RI dr Sigit Priohutomo MPH (tengah), Dekan Fakultas Hukum Unsrat Dr Flora Kalalo SH MH, dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc saat peresmian.
Plt Kepala BKKBN RI dr Sigit Priohutomo MPH (tengah), Dekan Fakultas Hukum Unsrat Dr Flora Kalalo SH MH, dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc saat peresmian.

“Dari pandangan akademisi, selain pengembangan ilmu kependudukan, kami juga sangat membutuhkan realisasi dari implikasi dan aplikasi di masyarakat. Sebab itu, adanya Pojok Kependudukan ini akan sangat membantu civitas akademika untuk mempelajari dan mendalami nilai-nilai kependudukan dan interaksi dengan masyarakat,” imbuhnya.

Fakultas Hukum Unsrat, lanjut Kalalo, juga berencana memasukkan dalam satuan pengajaran terkait bahan ajar yang bisa bersinergi dengan BKKBN. Khususnya muatan lokal tentang Hukum Kependudukan di Unsrat. “Apalagi masalah kependudukan adalah masalah komprehensif yang butuh penanganan semua bidang ilmu,” tandasnya.

Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Unsrat Drs Jeffry Paat MSi menambahkan, Satuan Gugus Tugas Pendidikan Kependudukan ini merupakan bentuk kerja sama Unsrat dengan BKKBN. Yakni dalam proses pengendalian penduduk.

“Program pendidikan kependudukan diupayakan masuk di tingkat universitas, SMA, maupun SMP. Di dalamnya, memberikan pemahaman bagi para mahasiswa dan peserta didik untuk mencegah pernikahan dini,” imbuh Paat.

Menurut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisip Unsrat ini, ledakan penduduk yang tidak merata akan menimbulkan masalah seperti keterlambatan pendidikan hingga berdampak kemiskinan. “Unsrat menyikapi potensi masalah ini, dengan merancang program terkait kependudukan berdasarkan indikator evaluasi sesuai survei dari BKKBN,” pungkasnya.

Satuan Gugus Tugas Pendidikan Kependudukan yang dilantik sebelum kuliah umum oleh Plt Kepala BKKBN RI di Fakultas Hukum Unsrat.
Satuan Gugus Tugas Pendidikan Kependudukan yang dilantik sebelum kuliah umum oleh Plt Kepala BKKBN RI di Fakultas Hukum Unsrat.

Berikut ini susunan Satuan Gugus Tugas Pendidikan Kependudukan yang dilantik Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc.

Ketua           : Dr Elisabeth Winokan SH MH

Wakil Ketua   : Dr Reiner R. Onsu SE MSi

Wakil Ketua   : Dr Anna Wohongan SH MH

Sekretaris     : Feiby Sesca Wewengkang SH MH

Anggota        : Dr Emma Tinne Sinewe SH MH

Anggota        : Dr Youla Aguw SH MH

Anggota        : Dr Joyce Rares SH MH

Anggota        : Ir Lucky Mingkid

Anggota        : Dr Ir Robert Mandagi MSc

Anggota        : Winston Tangkere ST

Anggota        : Dra Helly Kolondam MSi

Anggota        : Dr Deasy Tampongangoy MSi

(Harry)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here