Disetujui Kemenkeu, Bupati Tegaskan Pinjaman Rp 170 Miliar Jangan Dipolemikkan

0
263
Jumpa pers Wartawan Sangihe dengan Bupati Jabes E Gaghana SE ME dan Sekda Edwin Roring SE ME.

TAHUNA -Polemik yang mencuat terkait pinjaman daerah senilai Rp 170 Miliar mencuat ke permukaan tanpa ada alasan jelas. Padahal pinjaman yang diperuntukkan sejumlah infrastruktur ini juga sudah disetujui oleh pimpinan DPRD  Sangihe dan sudah masuk dalam APBD Sangihe Tahun Anggaran (TA) 2018.

Menyikapi berbagai isu ini Bupati Sangihe Jabes E Gaghana SE ME didampingi menggelar jumpa pers, Kamis (15/3/2018) di ruang Rapat Bupati. Dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pinjaman ini sudah jelas sesuai mekanisme dan aturan bahkan sesuai intruksi Presiden terkait minimnya anggaran Dana Alokasi Umum yang masuk ke daerah.

“Pinjaman ini Pemkab Sangihe lakukan imbas dari minimnya dana transfer dari pusat. Jadi awalnya kita usulkan senilai Rp 230 Miliar namun disetujui Rp 170 Miliar,” ungkap Gaghana.

Kalaupun ada isu yang berkembang bahwa hal ini tidak disetujui DPRD dan belakangan jadi polemik, saya kira itu tidak benar, sebab saya selaku Bupati dan jajaran telah melakukan loby-loby ke DPRD terkait pinjaman ini dan akhirnya disetujui oleh pimpinan DPRD hitam diatas putih.

“Dalam nota pengantar keuangan ketika pembahasan RAPBD TA 2018 lalu saya sudah sampaikan dengan berbagai regulasi aturan yang mendasarinya. Jadi kalau ada anggota DPRD yang tidak mengetahui saya kira hal ini sangatlah tidak mungkin,” jelas mantan Wakil Bupati Sangihe dua periode ini.

Di Indonesia lanjut Gaghana sekarang ini baru 6 daerah yang mampu melakukan loby pinjaman ini dan disetujui. Untuk Sulut saja baru Kabupaten Sangihe yang mampu melakukannya.

“Dari 6 Kabupaten tersebut 4 daerah pinjamannya disetujui Kementerian Dalam Negeri sedangkan 2 daerah yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Sangihe disetujui Kementerian Keuangan. Kita bersyukur disetujui Kementerian Keuangan sebab sistim pembayarannya melaluin persetujuan defisit APBD Sangihe yang artinya Kementerian Keuangan turut bèrtanggungjawab dalam pelunasan melalui anggaran DAU di tahun anggaran 2019 dan seterusnya sesuai jumlah dan lamanya angsuran pinjaman dimaksud. Sebab kalau di Kementerian Dalam Negeri maka pinjaman tersebut harus dibiayai sendiri untuk pembayarannya,” tegas Gaghana.

Saya berharap semua pihak mau bekerjasama dengan Pemerintahan Gaghana-Hontong membangun daerah ini. “Apa yang dilakukan pemerintahan ini murni untuk membangun daerah kita. Kalau dibalik pinjaman yang dilakukan demi keuntungan atau ada embel-embelnya maka saya pertaruhkan jabatan ini,” imbuh suami tercinta Dra Ririswaty Gaghana Katamsi ini sambil berharap semua pihak memberikan kesempatan Gaghana-Hontong untuk bekerja membangun Sangihe dengan kasih.

(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here