BKKBN-BPKP Kerja Sama Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

0
88
Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc (kedua kiri) dan Kepala Perwakilan BPKP Sulut Kwinhatmaka SE MM (tengah).

MANADO-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut. Terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Perwakilan BKKBN Sulut Tahun 2018.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan MSc mengatakan, kerja sama dengan BPKP Sulut ini karena pihaknya ingin melakukan program-program pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, seluruh jajaran pemerintahan termasuk BKKBN, harus berhati-hati membelanjakan uang negara yang adalah uang rakyat. Karena itu, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai tujuan dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” ujar Pandjaitan, usai pembukaan Focus Group Discussion (FGD) di ruang Anoa III Hotel Gran Puri Manado, Rabu (31/1/2018).

Menurut Pandjaitan, koordinasi dan keterbukaan dengan BPKP Sulut, karena BKKBN Sulut ingin meningkatkan kemampuan mengimplementasikan SPIP secara maksimal.

Para peserta FGD Implementasi SPIP kerja sama BKKBN Sulut dan BPKP Sulut.
Para peserta FGD Implementasi SPIP kerja sama BKKBN Sulut dan BPKP Sulut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Kwinhatmaka SE MM menerangkan, implementasi SPIP ditegaskan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP adalah proses audit integral dan secara terus menerus dilakukan di lingkup unit organisasi seperti BKKBN, untuk mencapai tujuannya.

Sebab itu, implementasi SPIP harus berjalan dengan baik. Karena di dalamnya dapat mengukur efektivitas dan efisiensi sebuah unit organisasi instansi pemerintah. Juga keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Memang untuk mencapai tujuan organisasi itu diiringi risiko yang harus dihadapi. SPIP dimaksudkan agar organisasi bisa mengendalikan risiko. Dan memaksimalkan kesadaran terhadap peta risiko termasuk saat audit eksternal,” tandas Kwinhatmaka.

Terpantau, FGD ini diikuti para pejabat eselon dua, tiga, empat, dan staf di lingkup Perwakilan BKKBN Sulut.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here