Dinilai Tak Mampu Perjuangkan Hak Guru. Diknas Disorot, PGRI Diminta Dibubarkan

0
371
Drs Hulman Pasaribu

TAHUNA -Kinerja Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Kepulauan Sangihe sekarang ini rupanya menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan pihak internal yang bernaung di bawah lembaga pendidikan dalam hal ini guru juga menyoroti kinerja Diknas. Tenaga pendidik ini mempertanyakan tunjangan sertifikasi triwulan ketiga yang hingga triwulan keempat ini juga belum dibayarkan.

“Kami mempertanyakan sekaligus menyesalkan kinerja dan sikap Diknas serta PGRI selaku organisasi induk justeru terkesan cuek dengan persoalan yang dihadapi kami tenaga pendidik terkait dengan hak kami. Padahal beberapa waktu lalu sempat dijanjikan akan segera dibayarkan karena anggarannya sudah masuk ke rekening daerah. Jadi PGRI jangan hanya mengurus orang meninggal saja, tetapi apapun yang berkaitan dengan seluruh guru mampu diperjuangkan,” beber salah satu guru asal Tabukan Utara yang namanya enggan dipublikasikan.

Ditambahkannya sekarang sudah memasuki triwulan 4 Tahun anggaran 2017, namun tunjangan sertifikasi triwulan 3 belum juga dibayarkan. Sementara itu PGRI yang merupakan organisasi pelindung para guru tidak pernah melakukan presure atau tindakan koordinasi dengan pihak pengelolaan tunjangan sertifikasi tersebut.

“Kalau PGRI sudah tidak mampu lagi mengawal kepentingan anggotanya dalam hal ini tenaga pengajar apalagi terkait hak, baiknya organisasi ini dibubarkan saja,” tegasnya kembali yang diiyahlan sejumlah guru lainnya sambil menyatakan bahwa dalam AD/ART PGRI adalah menjaga, memelihara, memperjuangkan, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Sangihe Drs Hulman Pasaribu mengatakan sampai sekarang dana sertifikasi belum masuk ke dalam kas daerah, sedangkan yang sudah masuk anggaran non sertifikasi yang pernah diutarakan beberapa waktu lalu. Perlu diketahui bersama bahwa untuk mempersiapkan berkas supaya dana tersebut ditransfer dari pemerintah pusat bukan Dinas Pendidikan, melainkan Badan Keuangan.

“Memang dana ini belum masuk ke kas daerah, sehingga belum dibayarkan ke guru penerima sertifikasi. Ini bukan salahnya dinas pendidikan melainkan pihak Badan Keuangan, karena seluruh berkas untuk mengusulkan pencairan dana sertifikasi melekat di sana,” pungkas Pasaribu yang terkesan menyalahkan Badan Keuangan.

(sam)

iklan-andy.jpg iklan-andy.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here