Kawasan Perbatasan Sangihe Jadi Prioritas Perayaan HUT Proklamasi

0
293
Kabaghumas Pemkab Sangihe Ellenita E Kapal.

TAHUNA – Kabupaten Sangihe dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-72, 17 Agustus 2017 akan tampil beda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Philipina ini akan dijadikan salah satu lokasi upacara bendera dari daerah perbatasan yang akan dihadiri oleh pejabat dari Badan Nasional Pengelolah Perbatasan, tepatnya  di kecamatan Tabukan Utara.

Hal tersebut menurut Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME melalui Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Sangihe Ellenita E Kapal SE MSi.

Dikatakannya, dalam perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI), tamu yang akan hadir di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Deputi I  Drs Robert Simbolon MPA akan menjadi Inspektur Upacara (Irup) dan turut hadir satu orang staf ahli menteri juga satu orang pejabat eselon III.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe akan menyambut ini melalui Asisten I Setda Drs Dirgahayu Mandiangan dan Badan Nasional Pengelolah Perbatasan Setda. Mengingat ini merupakan salah satu prioritas pengembangan perbatasan,” jelas Kapal ke sejumlah awak media

Selain itu lanjut Kapal, terhitung mulai  hari ini (Selasa,red) banyak juga kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka program pemerintah yaitu arahan dari Panglima TNI untuk menggelar operasi teritorial. Dan di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dilakukan upacara pembukaan operasi teritorial Selasa 15 Agustus 2017 di Lapangan Santiago.

“Upacara ini akan dihadiri Komandan Korem (Danrem) sebagai Irup, bersama tim. Selain upacara pembukaan operasi teritorial, nantinya akan dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sangihe, bantuan 2 ton beras dari Dinas Sosial (Dinsos) Sangihe untuk operasi teritorial yang nantinya akan diserahkan bagi personil TNI di wilayah perbatasan, kemudian dilanjutkan dengan peresmian pasar Tamako sekaligus launching Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinsos, peninjauan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Tidore dan peninjauan rumah korban bencana di Kampung Lelepu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” tutup Kabaghumas.

(sam)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here